Setelah Periksa Sekjen PSSI, Satgas Anti Mafia Bola Berencana Panggiil Bendahara PSSI

Setelah Periksa Sekjen PSSI, Satgas Anti Mafia Bola Berencana Panggiil Bendahara PSSI – Unit Pekerjaan (Satgas) Anti Mafia Bola selalu lakukan penyidikan untuk menyikat beberapa mafia bola di Indonesia dengan menyebut sebagian orang berkaitan penyusunan score. Salah satunya yang kembali di panggil yaitu Sekretaris Jenderal Persatuan Sepakbola Semua Indonesia (PSSI) Ratu Tisha Destria pada Jumat (5/1) tempo hari.

Sesudah lakukan panggilan kontrol pada Ratu Tisha, Satgas Anti Mafia Bola akan menyebut bendahara PSSI yaitu Berlington Siahaan.

“Panggilan saksi untuk masalah Lasmi, penyidik telah kirim panggilan pada bendahara PSSI bapak Berlington Siahaan untuk hari Selasa tanggal 8 Januari 2019,” kata Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo dalam info tercatat, Jakarta, Sabtu (5/1).

Awal mulanya, Team Satgas Antimafia Bola perpanjang waktu penahanan empat terduga masalah penyusunan score pada Liga 3 Indonesia. Perpanjangan saat 40 hari itu dikerjakan terhitung semenjak ini hari Sabtu (5/1/2019) atau sesudah keempatnya ditahan saat satu pekan di Rutan Polda Metro Jaya.

“Ke empat terduga telah diserahkan perpanjangan penahanan untuk 40 hari ke depan ke Kejaksaan,” tutur Kepala Biro Penerangan Penduduk Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo lewat info tercatat, Jakarta, Sabtu (5/1).

Selama ini polisi sudah mengambil keputusan empat orang menjadi terduga dalam masalah penyusunan score. Mereka ialah bekas Ketua Asprov PSSI DIY Dwi Irianto alias Mbah Putih, anggota Komite Eksekutif PSSI Johar Lin Eng, bekas anggota Komisi Wasit PSSI Priyanto serta anaknya, Anik Yuni Artika Sari yang disebut wasit futsal.

Ke empat terduga dijaring dengan pendapat tindak pidana penipuan serta atau penggelapan serta atau tindak pidana suap serta atau tindak pidana pencucian uang seperti disebut dalam Masalah 378 KUHP serta atau Masalah 372 KUHP serta atau UU No 11 Tahun 1980 mengenai Tindak Pidana Suap serta atau Masalah 3, 4, 5, UU Nomer 8 Tahun 2010 mengenai TPPU.