FPI Menemui Jalan Curam Untuk Mendapatkan Izin Perpanjangan Surat

FPI Menemui Jalan Curam Untuk Mendapatkan Izin Perpanjangan Surat – Front Pembela Islam (FPI) kelihatannya harus menjejaki jalan curam untuk mendapatkan perpanjangan surat info tercatat (SKT) organisasi masyarakat. FPI musti lengkapi ketentuan yang cukup berat untuk dipenuhi.

Ketentuan yang cukup berat dipenuhi itu berbentuk proses penyelesaian perseteruan internal dalam biaya basic biaya rumah tangga (AD/ART) FPI. Atas hal tersebut, Kemendagri juga belum dapat mengolah SKT FPI.

“Hingga sampai sekarang ini ya kami belum dapat mengolah SKT FPI sebab FPI sendiri belum lengkapi kalaupun ia perlu SKT. Ada lima ya. Lima itu ada yang dua itu cukup, satu cukup berat pandangan saya ya. Itu kan di AD/ART FPI. Itu harus ada klausul penyelesaian perseteruan internal,” kata Direktur Organisasi Penduduk Kemendagri Lutfi di Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2019).

Menurut Lutfi, proses penyelesaian perseteruan internal tak tertulis dalam AD/ART FPI. Walau sebenarnya, sambung Lutfi, undang-undang mensyaratkan hal tersebut.

“Nah, itu sesuai dengan instruksi undang-undang. Namun di AD/ART FPI, itu tak ada. Sesaat saya baca di AD/ART, musyawarah, komunitas paling tinggi ialah musyawarah. Musyawarah itu dijalankan 7 tahun sekali. Tak ada klausul lain yang mengatakan untuk buka area kalau ada beberapa hal yang dikira penting, tak itu. Nah, itu berubah menjadi cukup berat pandangan saya,” tangkisnya.

Lutfi menjelaskan AD/ART FPI pun belum diberi tanda tangan. Terkecuali itu, SKT FPI pun perlu saran dari Kementerian Agama (Kemenag).

“Klausul tersebut yang saya fikir cukup berat. Yang seterusnya, mungkin ya, sebab mereka lupa atau apa, sampai-sampai itu (AD/ART) belum diberi tanda tangan serta yang utama itu ialah itu, klausul itu, penyelesaian perseteruan internal. Itu ditata oleh undang-undang, mereka harus berisi seperti apa proses di internal mereka. Nah, itu. Disamping itu, musyawarah mereka itu 7 tahun sekali. Disamping itu pun, ada saran dari Kementerian Agama sebab ini organisasi masyarakat keagamaan, ya agar kementerian tekhnis yang mengupas hal semacam itu sesuai sama kewenangannya,” tuturnya.

Lutfi lalu menyikapi pemahaman Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto berubah menjadi mediator di antara FPI serta Presiden Jokowi. Ia mengatakan Kemendagri belum masuk pada pengkajian ideologi FPI sebab soal administrasi belum selesai.

“Itu kasusnya administrasi, jaman Pak Prabowo pingin mempertemukan soal administrasi? Penduduk di FPI sendiri. Jadi, belum, itu ya, tidaklah ya. Mungkin ada salah info kali mungkin Pak Prabowo itu. Iya, mendapatkan input yang tak cocok,” katanya.

Disamping itu, Pengurus DPP FPI Slamet Ma’arif menyatakan dapatkan persoalan dalam proses perpanjangan SKT organisasi masyarakat. FPI pun menyatakan bingung bab tuduhan anti-Pancasila.

“Umumnya Departemen Agama (Depag/Kemenag) tak ada soal, ya. Saat ini yang malahan lama itu di Depag. Namun tempo hari udah ada langkah Depag untuk dialog, diskusi dengan kami, klausal yang masih diributkan serta masih butuh keterangan dari kami,” kata Slamet di Hotel Lor In, Sentul, Bogor, Senin (5/8/2019).

Slamet menjelaskan Kementerian Agama udah buka area untuk berdialoh. Ia juga meyakini Kemenag akan keluarkan saran seusai dialog itu.

“Serta saya fikir, seusai diskusi dengan kami, Depag akan keluarkan saran. Kalaupun keluar, akan kami berikan langsung ke Depdagri (Kemendagri),” paparnya.

Ketua Persaudaraan Alumni 212 itu juga lalu menanyakan tuduhan beberapa faksi yang mengatakan FPI anti-Pancasila. Slamet mengatakan FPI tidak sudah pernah memiliki masalah dengan NKRI.

“Ya, itu yang kami bingung, bagian mana yang berseberangan dengan ideologi Pancasila. Kami udah 21 tahun tak ada soal, bahkan juga kami NKRI harga mati. Tiap musibah kami ada. Lantaran itu, malahan Pak Jokowi harus memaparkan pada penduduk Indonesia yang mana berseberangan dengan Pancasila. Harus dapat memperlihatkan ke kami, jangan berubah menjadi berita hoaks serta fitnah berkelanjutan,” tuturnya.

Disaksikan detikcom dari situs sah Kemendagri, didapati izin organisasi masyarakat FPI disinyalir dengan nomer Surat Info Tercatat (SKT) 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014. Masa berfungsi SKT FPI tertanggal dari 20 Juni 2014 hingga sampai 20 Juni 2019.