Bambang Sudah Diklarifikasi BKD DKI Jakarta Terkait Soal Minta Jatah Sapi Kurban

Bambang Sudah Diklarifikasi BKD DKI Jakarta Terkait Soal Minta Jatah Sapi Kurban – Camat Matraman Bambang Eko diperintah dievaluasi sehubungan pendapat minta ‘jatah’ sapi kurban pada seseorang pedagang. Bambang sudah diklarifikasi Tubuh Kepegawaian Wilayah (BKD) DKI Jakarta.

Masalah ini berasal dari pernyataan seseorang pedagang hewan kurban bernama Adin. Adin akui Bambang minta ‘jatah’ seekor sapi kurban.

“Tanggal 22 (Juli) saya diundang sama faksi dokter hewan Kecamatan Matraman buat merapat ke kecamatan, (diundang ada) tanggal 23 (Juli) jam 10.00 WIB pagi. Kami ada, Pak Camat gak ada, tuturnya rapat,” kata Adin waktu diwawancarai, Kamis (1/8/2019).

Adin lalu penuhi mendatangi kantor Kecamatan Matraman. Waktu itu, ada keinginan bab jatah hewan kurban. Adin akui baru pertama diminta jatah oleh Camat Matraman.

Adin menampik. Ia mengaku area di Matraman sebagai tanah pribadi. Ia menyebutkan gak takut buat ganti lapak dagang sebab konsumen tetap ada padanya.

“Nah ini kan tanah pribadi bukan tanah pemda. Jika camat yg sudah-sudah, jaman Hari Sanjaya, itu beli, Ahmad Salahudin pun beli. Nah ini kan camat baru, baru tiga bulan memegang di Matraman, saya pun belum mengenal,” katanya.

“Ya namun diperintah satu ekor, ‘saya berat’, saya mengatakan, ‘dan saya gak takut cari tempat lain’, saya mengatakan. ‘Pelanggan bakal turut saya semua kok’,” tambah Adin sembari menirukan perkataannya di kantor Kecamatan Matraman.

Bambang juga harus berhubungan dengan faksi BKD. Diakui dia udah memberi klarifikasi pada pihak BKD. Bambang menyebutkan belum sadari apa ketentuan BKD. Karena, ia belum dapatkan pemberitahuan apa pun.

“Hari Jumat (2/8) lalu saya udah di berita acara klarifikasi di BKD. Udah dikatakan alurnya pada BKD,” ujar Bambang waktu diminta konfirmasi, Minggu (4/8).

BKD menjelaskan Bambang udah mengaku ada anjuran biar pebisnis terlibat buat kurban. BKD menganjurkan biar camat serta petinggi lain tak keluarkan anjuran apapun yg minta suatu hal sebab dapat masuk kelompok gratifikasi maupun pungutan liar.

“Hasil BAP-nya, pertama, beliau mengaku menyebutkan ada anjuran buat lakukan kontribusi dari golongan pebisnis serta sekelilingnya. Itu bermakna berlawanan dengan PP 53/2010 mengenai Disiplin Pegawai. Saat petinggi berkuasa, petinggi daerah gak bisa lakukan anjuran apapun,” ujar Kepala BKD DKI Jakarta Chaidir waktu dihubungi, Senin (5/8/2019).

“PNS harus netral. UU ASN 5/2014 juga jelas jika pegawai negeri sipil netral. Tak bisa, ditambah lagi berhubungan dengan UU KPK. Tempatnya tak bisa,” sambung Chaidir.

Ia menjelaskan BKD mengantarkan surat pada Tubuh Penilaian Jabatan (Baperjab) Jakarta Timur buat lakukan pelajari jabatan. Menurut dia, Bambang gak bisa menjadi camat dalam kurun waktu dekat.

“Ada tanda-tanda, pernyataan yg perihal menyebutkan anjuran, itu BKD ambil ikhtisar. BKD berikan resume ke Wali Kota buat dilaksanakan pelajari pada jabatan buat proses Baperjab selanjutnya. Dalam kurun waktu dekat beliau tidak memegang camat,” ujar Chaidir.