3 Caleg Kudus Ajukan Tuntutan Ke MK Tentang Hasil Pemilu

3 Caleg Kudus Ajukan Tuntutan Ke MK Tentang Hasil Pemilu – Tiga calon anggota legislatif (calon legislatif) DPRD di Kudus ajukan tuntutan. Tuntutan itu sudah diregistrasi Mahkamah Konstitusi (MK). Komisi Penentuan Umum (KPU) Kabupaten Kudus siap hadapi 3 masalah Konflik Hasil Penentuan Umum (PHPU) yang diserahkan oleh tiga calon legislatif itu.

“Ketiganya telah diregistrasi. Berarti ini akan disidangkan oleh MK,” kata Divisi Hukum serta Pengawasan KPU Kudus Cahyo Maryadi waktu didapati media di kantornya di Ganesha, Purwosari, Kudus, Rabu (3/7/2019).

Menurut dia, MK tempo hari sudah meregistrasi tuntutan calon legislatif. Dengan agenda persidangan berdasar berdasarkan Ketentuan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomer 1 Tahun 2019, tingkatan PHPU mulai tanggal 9-12 Juli 2019 kontrol pendahuluan.

Pada tanggal 12-26 Juli pemberian jawaban serta info, tanggal 15-30 Juli 2019 kontrol persidangan. Lalu tanggal 31 Juli sampai 15 Agustus 2019 rapat permusyawaratan hakim, pada tanggal 6-9 Agustus 2019 sidang sumpah, dan tanggal 6-14 Agustus 2019 penyerahan salinan keputusan.

Ketiganya ialah Agus Wariono (AW) dari Partai Gerindra. AW itu minta penangguhan ketetapan KPU nomer 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 mengenai Penentuan Hasil Penentuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dengan Nasional Dalam Penentuan Umum Tahun 2019 untuk penentuan anggota DPRD Kudus dapil 4.

“Pemohon ini minta supaya penghitungan suara lagi di sejumlah TPS di wilayah pemilihannya,” katanya.

Seterusnya calon legislatif dari PAN yaitu Bambang Kasriono. Dalam pemohonannya, pemohon minta penangguhan ketetapan KPU nomer 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 mengenai Penentuan Hasil Penentuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dengan Nasional Dalam Penentuan Umum Tahun 2019 untuk anggota DPRD Kudus dapil 3. Bambang tuntut penghitungan lagi di sejumlah TPS.

Calon legislatif yang lain Agus Setyabudi dari Partai Hanura. Dalam tuntutannya, pemohon mengemukakan penemuan kebanyakan DPTb serta DPK di sejumlah desa. Mencakup Desa Honggosoco, Desa Sadang, Desa Lau, serta Desa Kandangmas.

“Selanjutnya mendalilkan pemilih DPK harus pilih presiden serta DPR pusat serta DPR propinsi bukan ikut juga pilih DPRD kabupaten. Dia meminta untuk dikerjakan penentuan lagi di TPS itu. Penentuan lagi cuma penentuan DPRD atau partai politik tingkat kabupaten” papar ia.